anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyampaikan sistem politik dinasti harus dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, contohnya berbagai kepala daerah adalah Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang kebanyakan ditawarkan umum, ujar arwani thomafi pada jakarta, kamis.
arwani mengatakan, tak dapat dipungkiri bila darah politik mengalir pada sebuah keluarga, namun hal tersebut tetap perlu dibatasi untuk memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tidak bisa mencalonkan keluarganya dalam Salah satu kurun waktu setelahnya, kami tak ingin hak yg dipunya mayoritas umum itu tersandra dengan hak dinasti tersebut, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti dan berpotensi mempersempit partisipasi publik melalui membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari Salah satu jenis, tak cuma politik, tapi bisa merambah ke jenis ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, meskipun darah politik tak dapat dihalangi, namun dengan filter itu, umum masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi pada sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut mesti diatur dengan menarik, supaya tidak terjadi penyanderaan hak politik publik, kata arwani.