badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh untuk menyukseskan masterplan percepatan serta perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), sehingga bpn mengerjakan sejumlah terobosan dan seluruh web supaya mendukung mp3ei.
kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan hal itu pada sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi dan koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.
dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan situs dan diselenggarakan bpn diantara lain melalui berlakunya uu nomor 2 tahun kemarin mengenai pengadaan tanah terhadap pembangunan agar kepentingan umum.
uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian juga keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi yang diberikan terhadap penduduk dan ditetapkan oleh apraisal (penilai) independen, katanya.
Informasi Lainnya:
dia mengajarkan pengadaan tanah agar kepentingan publik berdasarkan uu no 2/2012 meninggalkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, juga penyerahan hasil.
setiap tahap ini sudah ditentukan saatnya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah agar kepentingan publik diinginkan tidak berlarut-larut, tutur mantan jaksa agung itu.
selain itu, bpn telah memprogramkan penelitian serta siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat masyarakat hukum adat di papua bila telah detail warga hukum adatnya juga tanah ulayatnya.
sebelumnya dalam rapat tersebut mengemuka sederat kendala tenntang pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat dalam papua.
hendarman menambahkan bpn saat ini juga sedang mempersiapkan ruu pertanahan. di mana dalam dalamnya, antara lain mengatur tentang reforma agraria, serta hak atas tanah penduduk hukum adat. disamping itu, bpn ri serta mengerjakan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan selama bidang pertanahan, ujarnya.
sinkronisasi dan harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tidak terjadi dulu tumpang tindih peraturan tenntang pertanahan. supaya tanah mampu lebih berdaya untuk, bpn ri dan melakukan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.
melalui sertipikasi tanah ini, papar hendarman maka hak-hak atas tanah mampu lebih dijamin, oleh karenanya dapat membawa manfaat dan lebih besar terhadap terjalinnya kemakmuran rakyat.
sebelumnya, di sederat kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas dan diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya selama memimpin bpn. presiden menugaskan aku mengurangi sengketa dan harus disadari terhadap pihak kecil, ujarnya.
oleh sebab tersebut, hendarman menyampaikan, bpn hendak selalu menggalakkan program-program prorakyat yang sudah berjalan. program-program itu antara lain: sertifikat prona tidak perlu bayar, program jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) juga program one day service.